SURABAYA - Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap banyaknya guru yang belum mengenyam pendidikan strata satu (S-1). Terutama, para guru SD. Melalui Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), Depdiknas berkonsentrasi mendorong para guru SD untuk bisa mengenyam S-1.
"Kami akan konsentrasikan penyekolahan guru pada guru-guru SD," kata Direktur Profesi Pendidik Dirjen PMPTK Depdiknas Achmad Dasuki di sela-sela memberikan materi seminar Kebangkitan Guru di Balairung Telkom Divre V Jatim kemarin (30/11).
Menurut Dasuki, guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV saat ini masih besar. Di antara 2.783.321 guru di Indonesia, 63 persen belum S-1. Artinya, ada 1.753.492 guru yang belum memiliki S-1. Sebanyak 1.041.793 orang di antaranya adalah guru SD. Rinciannya, 793.991 guru PNS dan 247.802 guru belum PNS.
"Mereka perlu disegerakan untuk S-1. Sebab, selain masalah peningkatan mutu, ini kan berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan mereka," ujarnya. Maksudnya, kesejahteraan itu adalah sertifikasi guru. Nah, salah satu syarat sertifikasi adalah guru harus berpendidikan S-1. Jika seorang guru telah bersertifikat profesional, otomatis mereka akan mendapatkan tunjangan profesi pendidik (TPP).
Dasuki mengatakan, tahun ini ada 170 ribu guru yang disekolahkan ke jenjang S-1. Masing-masing mendapatkan jatah Rp 2 juta per tahun. Pada 2009, jumlah guru yang disekolahkan bakal meningkat. Begitu juga unit cost yang mereka dapat. Total, ada 328 guru yang akan disekolahkan. Sedangkan unit cost atau pembiayaannya meningkat menjadi Rp 3,5 juta per tahun per orang.
Kuota guru yang disekolahkan oleh pemerintah tersebut berbeda di tiap-tiap provinsi. Itu bergantung pada jumlah guru yang belum S-1 di provinsi bersangkutan. Penghitungannya, menurut Dasuki, sama dengan perhitungan kuota sertifikasi. "Nanti kami serahkan pada provinsi tentang pengiriman guru yang disekolahkan ini. Yang diutamakan adalah guru-guru yang sudah tua. Mereka akan didahulukan," terangnya.
Guru-guru itu bisa memilih tiga program yang tersedia. Pertama, S-1 pendidikan jarak jauh (PJJ) Universitas Terbuka. Kedua, melalui tatap muka di LPTK (lembaga pendidik dan tenaga kependidikan). Ketiga, S-1 PJJ untuk pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). "Selain melalui tatap muka, kuliah kan bisa juga dilakukan melalui internet," tuturnya.
Selain itu, ada alternatif lain untuk meng-upgrade kualitas para guru tersebut. Yakni, menghitung setiap diklat-diklat yang diikuti guru. Diklat itu tentu bukan sembarangan, melainkan diklat yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme guru. "Jadi, kalau seminar-seminar biasa, ya tidak kami hitung," tegasnya.
Diklat tersebut akan dinilai menjadi SKS (satuan kredit semester). Dengan demikian, jika guru bersangkutan kuliah lagi untuk mengambil S-1, waktu kuliah tidak perlu lama. Sebab, mereka telah mempunyai tabungan SKS. Alternatif itu masih dibahas oleh konsultan Dirjen PMPTK. Jika sudah selesai, rancangan teknisnya akan dikonsultasikan dengan konsorsium LPTK. Jika konsorsium LPTK setuju, hal itu akan segera diajukan untuk menjadi peraturan menteri. "Ini namanya program recognize prior learning, yaitu menghitung kredit bawaan seperti diklat-diklat ini," jelasnya. (sha/hud)
Senin, 01 Desember 2008
Lulusan SMA Dapat Sekolah Lagi di SMK
SURABAYA - Jika para lulusan SMA masih ingin mendalami bidang keterampilan tertentu di sekolah menengah kejuruan (SMK), Dispendik bakal memberikan pintu. Tahun mendatang, Dispendik siap mengeluarkan kebijakan menerima lulusan SMA untuk bersekolah kembali di SMK.
Wacana tersebut dilontarkan Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Prof Dr Suyanto ketika meresmikan Surabaya sebagai kota vokasi dan membuka OSTN (Olimpiade Sains Terapan Nasional) 2008 di SMKN 5 Surabaya Sabtu lalu (29/11).
''Ya, kami akan menangkap peluang yang diberikan pusat itu dan langsung menjalankannya,'' ujar Kepala Dispendik Kota Surabaya Sahudi.
Menurut dia, keinginan menerima lulusan SMA di SMK itu sebenarnya muncul sejak dulu. Pertimbangannya, banyak sekali lulusan SMA yang menganggur karena tidak mempunyai keterampilan apa pun. Namun, pihaknya belum sempat menggarap usul tersebut ke pusat. ''Nah, dengan masuk SMK, mereka akan mendapatkan keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan sendiri,'' katanya.
Sahudi menjelaskan, salah satu nilai tambah program itu nanti adalah ijazah SMK yang didapatkan lulusan SMA. Selain mendapatkan ijazah dan keterampilan, lulusan SMA yang berminat masuk SMK tidak perlu sekolah tiga tahun. Sebab, mereka tentu sudah menguasai kompetensi dasar yang telah diajarkan saat di bangku SMA.
''Di SMK nanti dia hanya belajar keterampilan yang diinginkan. Misalnya saja ingin membuka bengkel, ya masuk jurusan otomotif,'' jelas Sahudi.
Pembentukan desain SMK nonformal itu akan segera digarap. Dispendik segera berkonsultasi dengan pusat. Dengan demikian, Sahudi berharap agar pada awal tahun depan atau setidaknya pada penerimaan siswa baru (PSB), SMK nonformal tersebut bisa dijalankan.
Pria kelahiran Banyuwangi itu menyatakan sangat senang dengan umpan yang diberikan pusat tersebut. Selain mengukuhkan Surabaya sebagi kota vokasi, program itu diyakini bakal membantu ratusan lulusan SMA yang masih menganggur. Tidak tertutup kemungkinan siswa yang putus sekolah di SMA bisa melanjutkan ke SMK nonformal tersebut.
''Yang penting sekarang adalah segera membuat grand desain SMK nonformal ini. Dengan demikian, para lulusan yang masih menganggur ini bisa terbantu,'' tegasnya. (sha/hud)
Wacana tersebut dilontarkan Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas Prof Dr Suyanto ketika meresmikan Surabaya sebagai kota vokasi dan membuka OSTN (Olimpiade Sains Terapan Nasional) 2008 di SMKN 5 Surabaya Sabtu lalu (29/11).
''Ya, kami akan menangkap peluang yang diberikan pusat itu dan langsung menjalankannya,'' ujar Kepala Dispendik Kota Surabaya Sahudi.
Menurut dia, keinginan menerima lulusan SMA di SMK itu sebenarnya muncul sejak dulu. Pertimbangannya, banyak sekali lulusan SMA yang menganggur karena tidak mempunyai keterampilan apa pun. Namun, pihaknya belum sempat menggarap usul tersebut ke pusat. ''Nah, dengan masuk SMK, mereka akan mendapatkan keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan sendiri,'' katanya.
Sahudi menjelaskan, salah satu nilai tambah program itu nanti adalah ijazah SMK yang didapatkan lulusan SMA. Selain mendapatkan ijazah dan keterampilan, lulusan SMA yang berminat masuk SMK tidak perlu sekolah tiga tahun. Sebab, mereka tentu sudah menguasai kompetensi dasar yang telah diajarkan saat di bangku SMA.
''Di SMK nanti dia hanya belajar keterampilan yang diinginkan. Misalnya saja ingin membuka bengkel, ya masuk jurusan otomotif,'' jelas Sahudi.
Pembentukan desain SMK nonformal itu akan segera digarap. Dispendik segera berkonsultasi dengan pusat. Dengan demikian, Sahudi berharap agar pada awal tahun depan atau setidaknya pada penerimaan siswa baru (PSB), SMK nonformal tersebut bisa dijalankan.
Pria kelahiran Banyuwangi itu menyatakan sangat senang dengan umpan yang diberikan pusat tersebut. Selain mengukuhkan Surabaya sebagi kota vokasi, program itu diyakini bakal membantu ratusan lulusan SMA yang masih menganggur. Tidak tertutup kemungkinan siswa yang putus sekolah di SMA bisa melanjutkan ke SMK nonformal tersebut.
''Yang penting sekarang adalah segera membuat grand desain SMK nonformal ini. Dengan demikian, para lulusan yang masih menganggur ini bisa terbantu,'' tegasnya. (sha/hud)
Langganan:
Postingan (Atom)
